Penegakan Hukum Masih Jauh dari Harapan Publik: LSI Beberkan Fakta Mengejutkan

Pernahkah Anda merasa hukum di negeri ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Rasanya kalimat itu semakin relevan setelah survei terbaru LSI (Lembaga Survei Indonesia) merilis temuan mengejutkan: hanya 35% masyarakat yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik. Angka ini ibarat alarm keras yang menandakan bahwa mayoritas publik masih menyimpan kekecewaan mendalam. Kalau begitu, apa sebenarnya masalah utama dari sistem hukum kita? Dan lebih penting lagi, bagaimana solusi nyata agar keadilan benar-benar bisa dirasakan seluruh rakyat tanpa pandang bulu? Yuk, kita kupas tuntas.

Permasalahan yang Diungkap Survei

LSI menemukan fakta bahwa hanya sepertiga publik yang merasa hukum ditegakkan dengan baik. Artinya, 65% masyarakat masih skeptis. Kritik utama datang dari dugaan adanya ketidakadilan, lambannya proses hukum, hingga maraknya kasus korupsi yang ditangani setengah hati.

Publik juga menyoroti bagaimana hukum seolah hanya berpihak pada mereka yang punya kekuasaan atau uang. Kasus besar sering kali menguap, sementara kasus kecil langsung diselesaikan dengan hukuman keras. Ketimpangan inilah yang memicu hilangnya kepercayaan.

Analisis: Kenapa Penegakan Hukum Lemah?

1. Politik yang Membayangi
   Banyak keputusan hukum dianggap sarat kepentingan politik. Masyarakat menilai aparat kerap tak berdaya menghadapi elit yang punya pengaruh besar.

2. Korupsi dalam Sistem
   Sulit bicara soal keadilan jika aparat penegak hukum sendiri terjerat kasus korupsi. Bagaimana publik percaya kalau oknum di lembaga hukum ikut bermain “nakal”?

3. Proses Panjang dan Berbelit
   Persidangan di Indonesia kerap berjalan lama, penuh birokrasi, dan membingungkan masyarakat awam. Ini membuat korban merasa dirugikan dua kali.

Dampak Ketidakpercayaan Publik

Kepercayaan publik yang rendah pada penegakan hukum berdampak besar.

• Legitimasi pemerintah melemah, karena hukum adalah fondasi negara.

• Masyarakat memilih jalan pintas, seperti main hakim sendiri.

• Iklim investasi terganggu, karena investor asing butuh kepastian hukum.

Tanpa kepercayaan, hukum kehilangan wibawanya.

Harapan dan Solusi

Namun, bukan berarti kita harus pesimis. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh:

• Transparansi Proses Hukum: publik perlu akses mudah untuk mengawasi jalannya perkara.

• Reformasi Aparat Penegak Hukum: seleksi ketat, pemberantasan pungli, serta sistem merit.

• Pendidikan Hukum Publik: masyarakat perlu diedukasi agar sadar hak dan kewajibannya.

• Komitmen Politik: elite harus berhenti mencampuri urusan hukum demi kepentingan pribadi.

Penutup

Survei LSI seolah jadi cermin besar yang memperlihatkan wajah hukum kita: masih jauh dari ideal. Tapi justru dari cermin inilah kita tahu arah perbaikan. Jika penegakan hukum bisa ditegakkan dengan konsisten, transparan, dan berintegritas, kepercayaan publik pasti perlahan kembali. Bukankah hukum seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan?