Hukum Kita, Cermin Retak yang Perlu Disatukan

Pernah merasa hukum di negeri ini seperti punya dua wajah? Kadang tegas, kadang longgar, bahkan tak jarang terasa pilih kasih. Itulah yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, terutama setelah Najwa Shihab mengungkapkan kritik pedas soal wajah ganda penegakan hukum di Indonesia. Kita sebagai masyarakat tentu resah: hukum yang seharusnya jadi pelindung justru kadang terlihat sebagai alat kepentingan. Artikel ini akan mengajak kamu menyelami persoalan tersebut, memahami kenapa isu ini penting buat hidup kita sehari-hari, dan tentu saja, apa yang bisa jadi jalan keluar agar hukum benar-benar berpihak pada rakyat.

Hukum sebagai Penjaga Keadilan — Tapi Kok Terasa Pilih Kasih?
Hukum idealnya menjadi pagar agar masyarakat hidup tertib dan adil. Namun, faktanya tidak sedikit kasus yang menunjukkan adanya inkonsistensi. Misalnya, kasus rakyat kecil sering cepat diusut, sementara kasus besar yang melibatkan tokoh berpengaruh justru bisa mandek. Najwa Shihab menyebut ini sebagai “wajah ganda hukum”: tegas pada yang lemah, kompromi pada yang kuat.

Kenapa Inkonsistensi Ini Bisa Terjadi?

• Kultur kekuasaan: Ada tradisi lama di mana hukum sering kali tunduk pada kepentingan politik.

• Celakanya birokrasi hukum: Proses hukum kadang berbelit sehingga mudah diintervensi.

• Ketidakpercayaan publik: Survei menunjukkan masyarakat semakin skeptis terhadap lembaga hukum.

Dampak untuk Masyarakat Biasa
Rasa tidak percaya pada hukum bisa memunculkan apatisme. Orang jadi malas melapor saat menjadi korban kejahatan karena merasa sia-sia. Lebih parah lagi, bisa timbul kecenderungan masyarakat mengambil jalan sendiri (main hakim sendiri).

Najwa Shihab dan Kritik Publik
Najwa dengan tegas mengatakan bahwa penegakan hukum yang berwajah ganda tidak hanya mencederai rasa keadilan, tapi juga menghancurkan fondasi negara hukum. Kritik ini bukan sekadar opini, tapi cermin keresahan banyak orang.

Solusi & Penutup

Bagaimana agar hukum tidak lagi berwajah ganda?

• Perkuat independensi aparat hukum: Jangan ada lagi intervensi politik.

• Transparansi proses hukum: Semua harus bisa diakses publik dengan jelas.

• Pendidikan hukum masyarakat: Biar rakyat berani bersuara jika ada ketidakadilan.

Hukum adalah fondasi bangsa. Jika ia pincang, rumah besar bernama Indonesia bisa runtuh. Karena itu, mari kita kawal bersama. Jangan diam. Suara masyarakat adalah bensin perubahan.