Mana Yang Penting: BPJS Selamanya? Atau Pusat Pelayanan Kesehatan Gratis Selamanya?

Oleh: Wandy Roesandy

BPJS Kesehatan selama ini dikenal sebagai program jaminan kesehatan nasional dengan skema subsidi silang. Mereka yang mampu membayar, menanggung mereka yang tidak mampu. Namun, di balik konsep gotong royong ini, masih banyak masyarakat yang tidak merasakan manfaatnya secara maksimal. Tak jarang pasien harus antre lama, mendapat layanan seadanya, bahkan terkendala fasilitas yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Pada tahun 2024, klaim BPJS Kesehatan tercatat menembus Rp159,7 triliun. Jumlah yang sangat besar, namun sayangnya dana sebesar ini habis dalam bentuk klaim layanan yang bersifat konsumtif, bukan investasi jangka panjang. Dan yang lebih mengkhawatirkan, tren defisit terus berlanjut dari tahun ke tahun, memperlihatkan bahwa model ini tidak berkelanjutan jika tidak dibenahi.

Bandingkan dengan pendekatan strategis: bagaimana jika Rp159,7 triliun tersebut digunakan untuk membangun rumah sakit mini di setiap kelurahan di Indonesia? Indonesia memiliki 83.971 kelurahan dan desa. Dengan biaya Rp10 miliar untuk wilayah padat dan Rp5 miliar untuk wilayah tidak padat, total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu RS mini per wilayah adalah sekitar Rp671,76 triliun.

Jika pemerintah mengalokasikan anggaran BPJS tahunan (Rp159,7 T) ke pembangunan rumah sakit mini, maka dalam waktu 4–5 tahun, seluruh wilayah di Indonesia bisa memiliki pusat layanan kesehatan milik sendiri, gratis, dan terdistribusi merata. Fasilitas ini tidak hanya untuk rawat inap, tapi juga memiliki ruang operasi, UGD, dokter jaga, serta laboratorium dan farmasi mandiri.

Bayangkan ketika semua warga bisa mendapatkan akses kesehatan langsung di kelurahannya sendiri tanpa iuran, tanpa antre, dan tanpa khawatir biaya. Rumah sakit tersebut akan menjadi aset nasional jangka panjang, bukan hanya konsumsi sesaat.

Skema ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan dan operasional rumah sakit akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja: teknisi, tenaga medis, hingga UMKM pendukung seperti katering dan logistik obat. Dalam 5 tahun, Indonesia tidak hanya mandiri energi lewat #EnergiMandiri, tapi juga mandiri kesehatan.

Jadi, pertanyaannya sekarang: kita mau terus-menerus membayar iuran untuk sistem yang penuh beban dan antrean? Atau kita bangun fasilitas kesehatan gratis seumur hidup untuk semua rakyat, yang benar-benar terasa manfaatnya dari desa sampai kota?

Sudah saatnya kita berani memilih strategi yang lebih masuk akal, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. BPJS bisa tetap ada sebagai pelengkap, tapi pusat layanan kesehatan permanen dan gratis di tiap wilayah harus jadi prioritas nasional berikutnya.

#KesehatanMandiri #RSGratisUntukSemua #WandyRoesandy

WHITEPAPER: BPJS Selamanya vs Pusat Pelayanan Kesehatan Gratis Selamanya

Disusun oleh: Wandy Roesandy

1. Latar Belakang

BPJS Kesehatan adalah program jaminan sosial berbasis gotong royong yang selama bertahun-tahun menjadi tumpuan sistem kesehatan nasional. Namun, seiring meningkatnya jumlah peserta dan biaya layanan kesehatan, skema ini menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Tahun 2024, klaim BPJS mencapai Rp159,7 triliun, namun sebagian besar habis untuk pembiayaan layanan, bukan investasi jangka panjang.

Di sisi lain, banyak masyarakat masih mengeluh soal antrean panjang, akses terbatas, dan minimnya fasilitas di daerah. Ini menunjukkan bahwa subsidi berbasis klaim tidak menjamin kualitas maupun pemerataan.

2. Permasalahan Subsidi Skema BPJS Saat Ini

• Dana besar digunakan secara konsumtif dan habis setiap tahun, bahkan tidak transparan — masyarakat tidak tahu jelas duitnya kemana.

• Tidak semua wilayah memiliki fasilitas kesehatan memadai.

• Antrean dan waktu tunggu tinggi.

• Efek jangka panjang terhadap ketahanan sistem sangat lemah.

3. Solusi Alternatif: RS Mini di Setiap Kelurahan

Indonesia memiliki sekitar 83.971 kelurahan dan desa. Jika dibangun satu rumah sakit mini per kelurahan, maka akses kesehatan akan merata hingga ke tingkat terbawah.

Dengan model:

• Wilayah padat: RS Mini standar = Rp10 Miliar

• Wilayah tidak padat: RS Mini sederhana = Rp5 Miliar

Proporsi:

• 60% wilayah padat = 50.382 x 10 M = Rp503,82 T

• 40% wilayah tidak padat = 33.588 x 5 M = Rp167,94 T

• Total kebutuhan: Rp671,76 triliun

4. Simulasi Waktu Implementasi

Jika anggaran klaim BPJS (Rp159,7 triliun/tahun) dialihkan untuk pembangunan RS mini:

• Total waktu untuk mencapai target nasional = 4–5 tahun

• Setiap tahun dapat dibangun ±16.794 fasilitas baru

• Setelah itu, anggaran bisa dialihkan untuk operasional dan peningkatan kualitas

5. Keuntungan Strategis

• Akses langsung ke fasilitas kesehatan GRATIS di setiap kelurahan

• Investasi jangka panjang: bangunan, alat, dan SDM tetap

• Lapangan kerja baru: tenaga medis, teknisi, logistik

• Penghematan jangka panjang: tidak ada klaim berulang

• Kemandirian sistem kesehatan nasional

6. Rekomendasi

1. Uji coba program RS Mini Gratis di 1.000 kelurahan per tahun.

2. Evaluasi efektivitas dibanding sistem klaim BPJS.

3. Luncurkan kampanye nasional: #RSGratisSelamanya.

4. Libatkan BUMDes, yayasan, dan pemda dalam pengelolaan.

5. Gunakan teknologi digital untuk manajemen dan pencatatan pasien.

7. Penutup

BPJS bisa tetap eksis sebagai sistem pelengkap atau cadangan nasional. Namun, untuk membangun sistem kesehatan yang kuat dan merata, dibutuhkan langkah berani dan terstruktur. Saatnya alihkan subsidi konsumtif menjadi aset produktif: rumah sakit gratis, menyeluruh, dan seumur hidup.

#RSGratisSelamanya | #KesehatanUntukSemua | #WandyRoesandy