DPP APINDO Maluku Utara Hadiri Rakerkonas ke-34 APINDO di Bandung, Suarakan Kepentingan Daerah Kepulauan

Bandung, 7 Agustus 2025 — Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang berlangsung di eL Royale Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, pada 4–6 Agustus 2025, menjadi ajang penting bagi seluruh DPP APINDO dari berbagai provinsi di Indonesia untuk menyuarakan kepentingan dan potensi daerah masing-masing.

Salah satu yang hadir dan menarik perhatian adalah Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Maluku Utara. Ribuan peserta dari seluruh Indonesia memadati forum ini, menjadikannya salah satu Rakerkonas terbesar yang pernah diselenggarakan.

Dalam sesi wawancara bersama awak media, Arsyad Sadik Sangaji selaku Juru Bicara DPP APINDO Maluku Utara, menyampaikan pentingnya forum nasional ini sebagai wadah komunikasi lintas daerah dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha secara menyeluruh di Tanah Air.

“Sebetulnya intinya adalah organisasi ini adalah media komunikasi dari berbagai daerah untuk menumbuhkembangkan dunia usaha di berbagai daerah. Karena itu, Maluku Utara membutuhkan seluruh orang untuk berinvestasi ke daerah kami. Karena daerah kami terkenal dengan pertambangan dan perikanan,” ungkap Arsyad.

Lebih lanjut, ia mengajak para pelaku usaha dari seluruh Indonesia untuk berpihak dan memberikan perhatian lebih kepada provinsi-provinsi di kawasan timur, khususnya Maluku Utara yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan tantangan infrastruktur transportasi.

“Kami berharap seluruh dunia usaha untuk berpihak kepada kami di daerah sebagai pelaku usaha di daerah,” ujarnya.

Mengenai hubungan dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian UMKM, Arsyad mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada regulasi yang lebih konkret mengenai keberpihakan kepada pelaku UMKM di daerah. Ia berharap Menteri UMKM dapat hadir secara langsung dan menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan daerah.

“Oleh karena itu, kami butuh kehadiran Pak Menteri sebagai power untuk kepentingan daerah,” tambahnya.

DPP APINDO Maluku Utara juga menyoroti pentingnya kesepakatan formal antara pemerintah dan pelaku usaha melalui mekanisme seperti nota kesepahaman (MoU), guna memperkuat sinergi dan memperjelas arah kerja sama.

“Maluku Utara perlu semacam ada MoU, kerja sama pelaku usaha daerah dengan kebijakan pemerintah,” terang Arsyad.

Ia juga menegaskan bahwa APINDO sebagai organisasi pengusaha nasional pada dasarnya mendukung kebijakan pemerintah, apapun pemerintahan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, kolaborasi antara APINDO dan pemerintah diharapkan semakin intens dan konkret.

“Saya kira APINDO ini berpihak kepada pemerintah. Jadi siapa pemerintahannya, maka APINDO akan mendukungnya,” ucapnya tegas.

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan geografis yang cukup besar. Arsyad berharap forum-forum seperti Rakerkonas ini dapat menjadi jembatan untuk membuka mata para pelaku usaha nasional agar melihat potensi luar biasa yang dimiliki daerah-daerah di wilayah timur Indonesia.

“Kami berharap negara juga harus berpihak kepada kami agar provinsi kepulauan juga dihitung dari pendapatan. Bukan hanya dihitung daratannya saja tapi lautnya juga dihitung, sehingga menjadi kekuatan baru di poros timur Indonesia, khususnya di Maluku Utara,” tutupnya.

Kehadiran DPP APINDO Maluku Utara di Rakerkonas ke-34 ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak bisa hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan harus merata dan inklusif hingga ke pelosok negeri, termasuk provinsi kepulauan seperti Maluku Utara.