Kemenkum Jabar Perkuat Legalitas Usaha dan Kekayaan Intelektual di Ramadhan Fair KADIN

Bandung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyuluhan dan layanan konsultasi hukum di Ramadhan Fair KADIN Jawa Barat. Acara yang berlangsung di Halaman Graha KADIN Jabar ini menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan wawasan mengenai legalitas usaha dan kekayaan intelektual.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br Pandia, menugaskan jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual untuk turun langsung memberikan konsultasi kepada masyarakat yang ingin memahami perlindungan hukum atas usaha dan produknya.

Dalam paparannya, Hemawati menekankan pentingnya kekayaan intelektual bagi keberlangsungan usaha. "Banyak pelaku UMKM yang belum memahami bahwa merek dagang, hak cipta, dan paten merupakan aset berharga yang dapat meningkatkan daya saing di pasar," ujarnya. Hemawati menjelaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya memberikan keamanan hukum, tetapi juga membuka peluang investasi dan ekspansi bisnis. Dengan adanya perlindungan ini, pelaku usaha lebih percaya diri untuk berinovasi dan mengembangkan produknya tanpa takut ditiru pihak lain.

Selain memberikan penyuluhan hukum, Kemenkum Jabar juga mengajak para pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan merek dan produk mereka agar memiliki legalitas yang kuat. "Merek yang terdaftar memiliki nilai lebih, baik dalam membangun kepercayaan konsumen maupun dalam menjalin kerja sama dengan mitra bisnis," tambah Hemawati. Kemenkum Jabar berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek hukum dalam dunia usaha, sehingga UMKM di Jawa Barat semakin berkembang dengan perlindungan hukum yang maksimal.

Dengan dukungan Kemenkum Jabar, Ramadhan Fair bukan hanya menjadi ajang transaksi ekonomi, tetapi juga sarana edukasi hukum bagi pelaku usaha. Upaya ini sejalan dengan visi Kemenkum Jabar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kepastian hukum. Diharapkan, para pelaku UMKM semakin memahami dan memanfaatkan perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategi bisnis mereka ke depan.